Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan koordinasi bersama lintas instansi dalam rangka pemenuhan data dukung penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025. Kegiatan yang diikuti oleh berbagai stakeholder ini menghadirkan Fasilitator Bencana Provinsi Jawa Timur serta melibatkan sejumlah perangkat daerah dan lembaga terkait, di antaranya Bagian Hukum, Dinas Sosial, DLH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinkes PPKB, Diskominfo, Dindik, DKPP, RSUD Kota Madiun, Sekretariat DPRD, PLN UP Madiun Kota, Damkar Kota Madiun, Bappeda, kecamatan se-Kota Madiun (Taman, Manguharjo, dan Kartoharjo), BBWS, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).
Melalui forum ini, BPBD berupaya menyamakan persepsi sekaligus mematangkan langkah strategis agar proses penilaian IKD dapat berjalan optimal. IKD sendiri merupakan instrumen nasional yang digunakan untuk mengukur kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari aspek pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.
Dengan adanya koordinasi ini, BPBD bersama seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana. Upaya kolaboratif ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan Kota Madiun yang lebih tangguh dan siap siaga terhadap berbagai ancaman bencana. (28/08)
